Menu Close

Negara Ikut Berperan

Intoleransi Tanda Goyahnya Norma Kehidupan Bersama

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya kekerasan atas nama agama dan aksi-aksi intoleransi terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan ataupun identitas ditengarai hasil kegagalan negara menegakkan norma-norma kehidupan bersama. Intoleransi harus dilihat sebagai tanda-tanda goyahnya norma kehidupan bersama.

Menghadapi maraknya kekerasan dan aksi intoleransi, aparat negara di sisi lain masih gagap. Hal ini karena pimpinan negara abai membekali aparatnya untuk secara tegas membedakan aksi kekerasan dengan perbedaan pandangan yang jadi substansinya.

Pengajar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, dalam seminar bertema ”Negara dan Intoleransi” di Universitas Paramadina, Kamis (24/3), mengungkapkan, Indonesia terancam menjadi negara lemah, bahkan gagal, karena tidak mempunyai ketegasan dalam mendisiplinkan, membentuk norma bersama, dan menjaga kewenangannya di hadapan warga. ”Negara harus menegaskan norma bersama sehingga tidak muncul sistem-sistem alternatif, mulai dari bentuk hingga ideologi negara. Seharusnya ini menjadi perhatian. Sebab, sedikit demi sedikit cita-cita alternatif di luar Pancasila mulai muncul dan berkembang, seperti penguatan identitas keagamaan dan kesukuan,” katanya.

Negara juga harus melihat intoleransi sebagai tanda-tanda goyahnya norma bersama. Perlu pembaruan cara dalam penegasan dan penyampaian norma atau Pancasila. ”Harus diingat bahwa Pancasila itu kesepakatan bersama yang bentuknya tidak bulat. Masih ada elemen-elemen yang dulu tidak sepakat dengan Pancasila, kini memunculkan dirinya lagi dalam bentuk ideologi atau norma alternatif,” lanjutnya.

Kepala Polda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto yang menjadi salah satu pembicara seminar mengatakan, negara sebenarnya sudah berupaya melindungi seluruh warganya. Dia mencontohkan, dalam menangani kasus pengikut Gerakan Fajar Nusantara, polisi berusaha agar mereka tidak menjadi korban kekerasan. ”Jangan menggeneralisasi aparat gagap mengantisipasi intoleransi. Harus dilihat dulu persoalannya,” pintanya.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, toleransi pada dasarnya ialah suatu sikap untuk memberi kesempatan kepada setiap hal yang berbeda. Dalam proses yang sehat, toleransi dikelola melalui kesepakatan bersama, dialog, atau pendidikan kultural. ”Selama ini yang dilakukan negara lebih banyak pendekatan konflik. Intoleransi dilihat sebagai konflik sehingga pendekatan keamanan yang dipakai. Perbedaan pandangan atau sikap idealnya tidak diselesaikan melalui sikap represif,” ujarnya.

Anggota DPD, AM Fatwa, yang juga hadir dalam seminar itu mengatakan, perbedaan pandangan, bahkan ideologi, bisa dijembatani dengan diskusi dan sikap saling menghormati.

”Ketika dipenjara pada era Orba dulu, saya bertemu dengan tokoh-tokoh ateis yang dulu bertentangan pendapatnya dengan saya. Akan tetapi, melalui interaksi yang intensif di penjara, kami justru saling mengasihi dan berteman sekalipun pandangan tetap berbeda. Suasana diskusi dan interaksi inilah yang perlu dibangun untuk mencegah aksi-aksi kekerasan dan mengikis intoleransi,” ujar Fatwa

Pemimpin

Dalam peluncuran dan bedah buku Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia di Jakarta, Kamis, Rumadi Ahmad yang adalah penulis buku itu mengatakan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia sama-sama bersikap tegas jika terkait dengan kadar akidah (keyakinan pokok), seperti soal pernikahan beda agama. Ketiga organisasi itu sama-sama mengeluarkan fatwa haram bagi pernikahan beda agama. Sementara untuk isu lain, ada fatwa yang hanya dikeluarkan oleh beberapa dari tiga organisasi itu.

NU melalui Lembaga Bahtsul Masail dalam Muktamar Ke-30 NU tahun 1999, lanjut Rumadi yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, pernah mengeluarkan fatwa nahwa mengangkat pemimpin non-Muslim, termasuk di DPR, hukum asalnya haram.

Namun, lanjut Rumadi, hal itu dengan tiga perkecualian, yakni diperbolehkan jika dalam bidang itu tidak ada orang beragama Islam yang mampu mengerjakannya. Kedua, jika di bidang itu ada orang beragama Islam yang mampu, tetapi ada indikasi kuat dia akan khianat, boleh mengangkat pemimpin non-Muslim. ”Ketiga, diperbolehkan sepanjang penguasaan urusan negara oleh pemimpin non-Muslim tidak membawa kerugian bagi umat Islam,” lanjutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan, fatwa itu merupakan pendapat yang tidak mengikat dalam hukum Islam dan hukum umum.

(REK/GAL) LASTI D. U

1 thought on “Negara Ikut Berperan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *