Menu Close

Radikalisasi Demokrasi

Oleh Donny Gahral Adian

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pemerintah gamang menghadapi radikalisme (Kompas, 28/4/2011). Di balik pernyataan itu terselip persoalan yang menyerempet demokrasi sebagai sebuah ide.

Kegamangan itu merupakan kegamangan setiap rezim yang beroperasi di jalur demokrasi liberal. Persoalan konkretnya, apakah pemerintah dapat membubarkan organisasi radikal dengan mengorbankan hak berserikat, pun ketika organisasi itu belum melakukan kekerasan fisik.

Demokrasi liberal dengan seperangkat prinsip humanitasnya akan mengikat tangan pemerintah untuk melakukan itu. Jalan yang dianjurkannya adalah jalan lunak: deradikalisasi melalui intervensi pedagogis jangka panjang. Padahal, persoalan yang dihadapi terang benderang di depan mata kita semua.

Demokrasi bergaris

Sebagian pemikir demokrasi radikal mengartikan radikalitas sebagai kemajemukan tak berhingga dan tanpa syarat. Singkat kata, demokrasi identik dengan pluralitas tanpa syarat. Syarat di sini adalah alasan koeksistensi sebuah komunitas politik. Syarat koeksistensi dapat diartikan sebagai batasan terhadap pluralitas itu sendiri. Selain itu, syarat juga dianggap sebagai fondasi etis-legal yang bekerja dengan logika inklusi/eksklusi.

Persoalannya, kelompok radikal-lah yang senantiasa melanggar syarat koeksistensi tersebut. Penyerangan terhadap rumah ibadah, kekerasan terhadap minoritas, pelarangan aktivitas keagamaan tertentu, semua itu adalah pelanggaran fatal terhadap syarat koeksistensi.

Saya berpendapat bahwa demokrasi perlu direradikalisasi dengan justru menggaris tebal syarat koeksistensi tersebut. Demokrasi liberal dengan segenap prinsip humanitas universalnya telah mengaburkan garis tebal tersebut dan menabung persoalan. Demokrasi liberal justru berpegangan bahwa semua manusia yang berakal dan bebas harus diperlakukan sama. Di sini ide demokrasi berkelindan dengan kosmopolitanisme, sebuah mimpi tua dari masa Yunani Kuno. Mimpi itu, sayangnya, bertabrakan dengan realitas politik kontemporer yang panas, keras, dan sarat sengketa.

Demokrasi yang bergaris bukan sekadar gagasan melainkan memiliki rujukan historis. Demokrasi mula-mula di Athena, misalnya, bekerja dengan memisahkan mana demos dan non-demos. Demos diukur bukan dari humanitas universal yang abstrak melainkan partisipasi konkret dalam kebajikan umum yang disepakati bersama. Kita bisa berdebat tentang siapa yang diartikan sebagai non-demos dalam demokrasi Athena. Demokrasi Athena meminggirkan budak, anak-anak, dan perempuan dari ruang publik.

Namun, kita dapat melihat praktik yang sama dilakukan dengan logika berbeda oleh Pemerintah Perancis belakangan ini. Pemerintah Perancis mengartikan demos adalah mereka yang berpartisipasi pada sekularisme yang menjadi substansi politik Perancis sebagai negara demokratis. Dengan kata lain, larangan terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik bukan pelanggaran terhadap demokrasi. Demokrasi tidak serba mengakomodasi. Dia memisahkan antara demos dan non-demos, lawan dan kawan.

Bicara soal republik sendiri, substansi politik yang disepakati para pendiri adalah “kebinekaan dalam kesatuan yang ditopang oleh sosialisme dan kerakyatan”. Kelompok radikal adalah sempalan politik dari kesepakatan itu. Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu gamang untuk mengelompokkan mereka sebagai non-demos untuk ditindak tegas dan keras.

Batas toleransi

Demokrasi bersandar pada prinsip toleransi. Intoleransi hanya akan merusak koeksistensi politik yang menopang masyarakat demokratis. Namun, toleransi tidak tanpa batas. Filsuf John Stuart Mill menegaskan betapa batas toleransi adalah prinsip tak menyakiti. Toleransi diberikan kepada mereka sejauh tidak melakukan tindakan yang menyakiti sesama. Di luar itu, toleransi berubah menjadi intoleransi. Kita tidak boleh toleran terhadap kekerasan.

Persoalannya tidak sesederhana itu. Ketika seseorang melakukan tindak bom bunuh diri, apakah kita harus intoleran terhadap keyakinan yang mendorongnya bertindak demikian? Jika jawabannya positif, artinya kita meluaskan batas toleransi. Batas toleransi diperluas guna memasukkan keyakinan atau ajaran intoleran. Toleransi hanya diberikan pada keyakinan toleran dan tidak pada yang intoleran. Ini adalah pantulan ajaran keadilan distributif lama: perlakuan yang sama pada yang sama, perlakuan tak sama pada yang tidak sama.

Batas toleransi pada akhirnya adalah absolutisme-sektarianisme. Keyakinan apa pun ketika menjadi absolut cenderung melakukan purifikasi. Purifikasi adalah cikal bakal radikalitas gerakan. Ceramah keagamaan yang menghardik kesesatan dapat berujung pada tindak anarkistis. Oleh sebab itu, kita perlu mencermati bentuk-bentuk ekspresi absolutisme-sektarianisme di ruang publik. Pengetahuan tentang ekspresi absolutisme-sektarianisme tersebut memastikan sekali untuk selamanya apa yang kita toleransi dan apayang tidak.

Pertama, pengorganisasian keyakinan absolut-sektarian. Keyakinan tidak menjadi persoalan ketika hidup di ruang pribadi. Itu menjadi persoalan ketika diorganisasi secara sistematis dan kerap melakukan tindak intoleran. Keyakinan an sich bukan subyek pelarangan. Namun, pengorganisasian keyakinan yang mengancam keselamatan orang per orang perlu dipertimbangkan untuk dibekukan.

Kedua, pidato pembangkit kebencian sebagai tindak ujaran. Selama ini kita jarang mengenali pidato pembangkit kebencian sebagai perbuatan melawan hukum. Kebebasan berbicara yang dijamin demokrasi liberal tidak mempersoalkan perkara pembicaraan. Padahal, pidato pembangkit kebencian sendiri adalah sebuah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan publik. Pidato pembangkit kebencian bukan pemicu tindak anarkistis melainkan tindak anarkistis itu sendiri. Pemuka agama yang berpidato menyerang kelompok minoritas dapat digolongkan sebagai orator kebencian yang perlu diwaspadai.

Politik “intoleransi terhadap intoleran” bukan sekadar rangkaian petuah atau imbauan. Politik intoleransi bersumbu pada pemisahan tegas antara demos dan non-demos. Kita harus memisahkan secara tegas mana subyek toleransi dan mana yang bukan. Kita tidak dapat mengakomodasi semuanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas yang kokoh harus didirikan antara pendukung dan penolak kebinekaan. Segenap prinsip metafisik seperti HAM harus diabaikan ketika berhadapan dengan kelompok anti kebinekaan. Bagi saya, keselamatan publik di atas segalanya. Lalu, buat apa gamang ketika republik menjadi taruhannya?

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik Universitas Indonesia

KOMPAS(Nasional) – Rabu, 27 Feb 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *