Menu Close

Radikalisme dan Era Baru

Selasa, 10 Aug 2010

Oleh Saifur Rohman

Simposium nasional bertema “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme” di Jakarta (27-28 Juli 2010) baru saja berlalu.

Ada dua fakta yang mengapit peristiwa ini secara dekat. Fakta pertama sebelum simposium, yakni penerbitan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Fakta kedua adalah setelah simposium, yakni perumusan rekomendasi. Yang pertama, dan paling utama, hasil simposium itu adalah mendukung terbentuknya BNPT. Djoko Suyanto dari pemerintah menyatakan bahwa BNPT adalah peningkatan kapasitas desk antiterorisme (Kompas, 28/7/2010).

Selain dukungan terhadap BNPT, ada delapan rekomendasi lain. Secara berturut-turut rekomendasi tersebut adalah mengamandemen UU yang terkait terorisme, proporsionalitas penanganan teror, koordinasi lembaga, pelibatan sistem pendidikan nasional dalam hal antiterorisme, keterlibatan TNI secara aktif, perlu metode konseling, dukungan semua unsur masyarakat, dan mendorong studi interdisipliner tentang terorisme.

Tentu BNPT bukanlah sebentuk sertifikat jaminan bagi akhir dari segala tindak terorisme di negeri ini. Tetapi, bilamana BNPT adalah sebuah jawaban terhadap persoalan kita hari ini, pertanyaannya: apakah kita benar-benar membutuhkan? Jika tidak, apa yang sesungguhnya mendesak dilakukan dan apa yang terjadi di balik ini semua?

Sketsa abstrak

Rentetan fakta sebelum dan sesudah simposium adalah model sederhana untuk menggambarkan situasi masyarakat kita mutakhir. Pada kenyataannya, urutan bom terjadi secara acak dalam hal ruang dan waktu, tetapi keacakan itu membentuk sketsa abstrak.

Para ahli berpandangan, terorisme dalam dekade terakhir telah dianggap bukan sebagai tindak kejahatan biasa. Membunuh, tetapi lebih dari sekadar membunuh. Sebab, pembunuhan dan tindak kekerasan itu mencari dan mendapatkan legitimasi dari nilai-nilai ideal yang selama ini diyakini.

Hal itu menjadi alasan-alasan dasar kenapa pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Isinya adalah pencegahan, perlindungan, eksekusi, hingga deradikalisasi.

Ketika istilah terorisme sendiri masih sumir, salah satu pasal di dalam peraturan itu tertulis, “Penanganan terorisme dapat melibatkan masyarakat”.

Berdasarkan maklumat itu, persoalan mendasar yang dapat diajukan adalah bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat, kecurigaan-kecurigaan yang mungkin terjadi, hingga yang terjadi jika ada penyalahgunaan.

Gugatan itu kiranya akan selalu dipahami dalam konteks pembentukan integrasi sosial yang baru. Sebab, urutan fakta yang dimulai dari radikalisme, munculnya dialog, dan lahirnya badan itu seperti membenarkan teori Jurgen Habermas tentang pembentukan arah perubahan sosial.

Jurgen Habermas dalam teori politiknya merumuskan tiga modus perubahan sosial yang bergerak secara bertahap. Pertamaadalah lahirnya konflik; kedua, upaya dialog; dan ketiga, pembentukan badan.

Pendapat itu menolak pola pikir lama yang dikembangkan Hegel. Kata Hegel, “Setiap tindak kejahatan adalah ekspresi keterasingan sebuah ikatan-ikatan sosial (1998: 45).” Karena itu, kata Hegel, ekspresi ini harus dinaturalisasi melalui hukuman dan resosialisasi.

Dialog antara Habermas dan Hegel itu memberikan pelajaran bahwa radikalisme di tengah-tengah masyarakat bukan lagi sebuah tindak pembangkangan terhadap norma sosial, tetapi telah menentukan arah perubahan sosial menuju tata nilai dunia baru.

Apabila analisis Habermas dipraktikkan dalam kondisi aktual, urutannya adalah kekerasan terjadi secara kontinu dan acak, dilanjutkan pembukaan diskusi tentang pencarian tata nilai untuk membangun tata sosial baru, dan pembentukan badan-badan yang menangkal radikalisme sebagai eksplisitasi institusi sosial.

Sekali lagi, jika analisisnya bisa dipercaya, kasus kekerasan dan/atau terorisme bukan lagi penyimpangan norma lama, tetapi lebih dari itu, yakni mendorong pembentukan norma baru. Hal itu bisa dibaca sebagai pintu bagi hadirnya tatanan sosial masa depan yang dilengkapi dengan dasar ideologi, praktik-praktiksosial, dan lembaga-lembaga baru.

Dua kemungkinan

Apabila arahnya adalah pembentukan tatanan sosial baru, kita tidak sedang membicarakan terorisme atau kekerasan atas nama apa pun, tetapi kita sedang menghadapi dua kemungkinan terkuat.

Pertama, adanya sebuah strategi utama yang melibatkan jutaan orang di dunia yang mengarah pada eksklusivisme sebuah budaya. Strategi ini dilakukan oleh kelompok dominan secara politik dan kultural dalam konteks global. Bagaimanapun, apa yang dikatakan sebagai hak asasi, universalisme, demokrasi, bahkan kebenaran itu sendiri harus dipahami dalam konteks lokal. Ini adalah perkara universalisme. Kedua, jika kemungkinan pertama keliru, pastilah kejadian-kejadian itu harus dilihat secara proporsional sebagai bagian dari kekejaman yang terjadi dalam perjalanan sejarah manusia.

Selama ini di atas segala keyakinan, agama, dan filsafat mana pun, manusia memiliki misi menegakkan kehormatan dan kemanusiaan. Sebab, sepanjang zaman selalu ada penyerangan terhadap kemanusiaan dalam skala luas. Dan hal itu akan menimbulkan luka peradaban yang sangat dalam. Bukti, pada masa Perang Dunia II adalah Hitler dengan kamp konsentrasi, pembersihan etnis mulai dari Timur Tengah hingga Asia, dan gerakan-gerakan separatis.

Berdasarkan skema di atas, institusi yang baru terbentuk jelas mendapatkan kesulitan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ini. Pada saat yang sama institusi-institusi lama kehilangan kekuatannya.

Kita memang butuh institusi. Namun, yang sangat kita butuhkan adalah kekuatan tekad menolak segala bentuk pelecehan dan penyerangan terhadap harkat dan kemanusiaan kita.

Saifur Rohman Pemenang Call for Paper Simposium, Dosen Filsafat di Universitas Semarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *