Menu Close

Pembubaran Tak Kurangi Demokrasi

Syafii Maarif: Negara Tidak Kalah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah saat ini sedang mengkaji pembubaran organisasi-organisasi kemasyarakatan anti Pancasila. Pembubaran itu dimaksudkan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, bukan untuk menghambat proses demokrasi di Indonesia.

Mengenai payung hukum pembubaran ormas anti Pancasila itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan-lah yang akan menjabarkannya. ”Kita tunggu saja,” kata Presiden, Jumat (5/5).

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis. Hal ini ditandai dengan kebebasan menyampaikan pendapat oleh siapa pun selama mengikuti aturan yang berlaku. Prinsipnya,
kegiatan ormas diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu warga lain serta bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara.

”Jika sudah mengganggu hak orang lain, kami akan lakukan sesuatu,” ujarnya.

Presiden tidak berharap energi bangsa habis terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Pemerintah tidak ingin hal tersebut berkelanjutan. ”Apakah ini akan terus kita ulang, tidak,” kata Presiden.

Kamis, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan rencana pemerintah membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Wiranto belum menjelaskan detail bentuk dan kapan pelarangan dilakukan.

Didukung

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung rencana pemerintah menindak ormas anti Pancasila. Sebab, selain melanggar hukum, ormas semacam itu bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat dan mengancam kebinekaan di Indonesia.

Mahfud, ditemui seusai diskusi di Yogyakarta, mengatakan, pihaknya telah lama
mendorong pembubaran ormas-ormas yang secara jelas ingin mengganti dasar negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang melarang ormas menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

”Kalau ormas yang anti Pancasila ini sudah terdaftar di pemerintah, surat pendaftarannya bisa dicabut,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembubaran juga perlu diberlakukan untuk ormas yang menerima dana dari lembaga asing yang terkait dengan terorisme atau radikalisme. Sebab, aktivitas ormas semacam itu bisa berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Mahfud memaparkan, sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila terbukti mampu menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan serta selalu dijaga dalam kehidupan bernegara dan berbangsa agar persatuan Indonesia tetap terjaga. ”Tidak banyak negara di dunia ini yang mampu mengelola pluralitas seperti Indonesia,” katanya.

Senada dengan Mahfud, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, sikap intoleran dan radikalisme mengancam keutuhan Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan cepat untuk membendung pengaruh paham-paham radikal. ”Negara tidak boleh kalah,” ujarnya.

Menurut dia, munculnya sikap intoleran dan radikal beberapa kelompok masyarakat beberapa waktu terakhir ini disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya adanya ketimpangan ekonomi yang membuat sebagian elemen masyarakat merasa terpinggirkan.

Selain itu, kata Syafii, munculnya intoleransi dan radikalisme juga karena adanya sekelompok masyarakat yang mengimpor paham-paham radikal dari luar Indonesia. Beberapa elemen masyarakat kemudian menjadikan paham-paham itu sebagai pedoman.

(NDY/HRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *